Anggota DPR-RI Komisi II Gatot Sudjito menegaskan, pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah berkaitan dengan peran negara dalam pemberian pelayanan publik secara baik kepada segenap masyarakat.

Menurut pemaparannya saat Raker dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yudi Krisnandi dan jajarannya, fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masih ada kelemahan pemerintah dalam pemenuhan tenaga medis, guru, tenaga ahli dan beberapa sektor lainnya.

Karena itu pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik karena masyarakat sudah membayar pajak. "Kita penuhi tuntutan rakyat, karena dia bayar pajak. Sebesar 84,77 persen dari total pendapatan negara, itu adalah uang negara yang sumbernya dari rakyat," tegasnya di ruang rapat Komisi II, Rabu (20/01). 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur VII ini mengatakan, jika rakyat harus bayar pajak menurutnya itu tidak masalah, asal pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik. Menurutnya saat ini pemerintah sedang dituntut untuk meningkatkan kualitas aparat, agar bisa menghasilkan pelayanan publik yang baik. Gatot menambahkan, saat ini banyak PNS yang sudah pensiun, untuk regenerasi dan peningkatan kualitas kerja maka, Kemen PAN-RB perlu mempertimbangkan untuk pengangkatan tenaga honorer.

"Ini harus menjadi renungan Pak Menteri agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan tidak mengangkat tenaga honorer, jangan teruskan dulu nanti kita diskusikan," tandas Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golongan Karya, yang disimak secara serius oleh Men PAN-RB.

Di awal rapat Men PAN-RB mengungkapkan, pemerintah batal mengangkat pegawai honorer kategori dua (K2) menjadi PNS. Masalah keterbatasan anggaran dan landasan hukum yang tidak memadai, menjadi alasannya. (se,mp), foto : runi/parle/hr.